Terus Komit Membangun Zona Integritas

**Sosialisasikan Permenpan & RB nomor 60/2012

SAMARINDA–Sebagai salah satu syarat menuju pembangunan zona integritas, mulai penandatangan fakta integritas oleh seluruh jajaran pejabat struktural, hingga penerbitan Peraturan Walikota tentang kode etik dan perilaku, pedoman pengendalian gratifikasi, laporan akuntabilitas kinerja isntansi (LAKIP) dan survei integritas sektor publik oleh KPK, sejauh ini telah dan akan dipenuhi Pemerintah Kota Samarinda.

Penegasan ini disampaikan Sekkot Zulfakar Noor dalam kegiatan sosialisasi Permenpan & RB nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di ruang rapat utama Balikota (Kamis 25/4).

Menurut Zulfakar selain sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, hal tersebut dimaksudkan pula sebagai usaha untuk mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

”Termasuk kegiatan sosialisasi Permenpan ini, yang tidak lain tujuannya sebagai komitmen kita bersama dalam membangun Pemkot Samarinda zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Khusus berkaitan dengan tata kelola pemerintah Zulfakar meminta kepada jajaran Pemkot agar mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan konsisten. ”Dengan kata lain semua pekerjaan yang dilakukan harus sesuai aturan dan harus prosedural,” tegasnya. Tentang pengertian wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih dan melayani (WBBM)  nara sumber Kabid Fasilitasi Pengembangan Program Anti Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Rois Solihin menyebut adalah zona integritas yang telah memperoleh opini WDP dari BPK atas laporan indikator perencanaan aksinya meliputi pelaksanakan fakta integritas ditambah  kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, serta optimalisasi pemanfatan sumber daya sesuai SOP. (Hms3).

26 April-7 Juli, Jl A Yani Satu Jalur

**Mendukung Pembangunan Sub Sistem Drainase selama 72 Hari

SAMARINDA–Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu sebelumnya, pembangunan  Sub Sistem Drainase Sentosa Remaja AYani (Semani) akan segera dilakukan pengerjaannya saat ini. Guna kepentingan pekerjaan tersebut, akan dilakukan penutupan pada salah satu sisi ruas jalan jalan A. Yani.

”Dengan estimasi pelaksanaan pekerjaan selama tujuh puluh dua hari penutupan akan dimulai 26 April sampai dengan 7 Juli 2013,”sebut Plh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan H Budi Tristriyono.

Menurut Budi dengan adanya penutupan salah satu jalur jalan ini, arus lalu lintas pada segmen bersangkutan akan diberlakukan dua arah pada sisi jalur di sebelahnya.

“Untuk itu kita mohon pengertian dari semua lapisan masyarakat atas adanya gangguan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Ini semua dilakukan dalam upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda,” terangnya.

Terkait rentang waktu pekerjaan yang mencapai lebih dari dua bulan tersebut Budi menyebut sesuai dengan schedule pelaksanaan proyek mulai tahapan pengadaan, hingga pemasangan pipa dan pembuatan saluran.

Pengadaan pipa untuk pembuatan drainase sejauh ini menurutnya sudah siap, bahkan sudah mulai masuk pada tahap  pemasangan yang akan dijadwal sampai dengan akhir Mei.

Dilanjutkan kegiatan pembuatan dan pemasangan precast (kerangka/pondasi) sekaligus pengetesan yang akan dilakukan sepanjang Juni. Bersamaan dengan itu pula dilakukan pekerjaan lain berkaitan dengan telkom, dan trafik light. Hingga sampai pada pelaksanaan pekerjaan rigid beton jalan dan masa pemeliharaan yang dijawalkan pada Juli. (Hms3).

Syaharie Jaang Raih Satyalancana dari SBY

**Beprestasi Kinerja Sangat Tinggi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan

SAMARINDA—Wali Kota Samarinda H Syaharie Jaang SH MSi kembali mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan ini diberikan langsung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada wali kota yang diwakilkan wakil wali kota H Nusyirwan Ismail. Penghargaan diberikan bersamaan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah XVII tahun 2013 di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

Menurut Nusyirwan, berdasarkan petikan Keputusan Presiden RI nomor 106/TK/Tahun 2012, tanda kehormatan tersebut sebagai penghargaan atas jasa besar atau prestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Capaian kinerja prestasi ini melalui peningkatan pada pelayanan urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, pariwisata, pertanian baik fisik maupun non fisik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” rinci Nusyirwan.

Jadi, lanjutnya wali kota telah mencapai indeks prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status terbaik pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan di berbagai urusan pemerintahan bidang urusan wajib dan pilihan.

Dikatakan Nusyirwan, dalam peringatan hari otonomi daerah tersebut, selain memberikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah yang berprestasi, juga dilakukan penilaian terhadap pemerintah daerah yang berprestasi, 10 terbaik pemerintah kota dan 10 terbaik pemerintah kabupaten.

“Kalau wali kotanya mendapat penghargaan, tantangan buat pemerintah kotanya, bagaimana pemerintah kota bisa masuk ke 10 besar yang beprestasi tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ucap wawali memotivasi.

Diterangkannya, untuk penyelenggaraan pemerintahan ada lima poin yang dinilai, mulai layanan publik, perencanaan daerah, pengelolaan keuangan, masalah kepegawaian atau birokrasi dan masalah pengelolaan aset

Terpisah wali kota menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa langsung menerima satyalancana itu dikarenakan di waktu bersamaan dilakukan pelantikan pejabat.

“Saya menilai ini bukan penghargaan untuk saya pribadi, tapi karena kerjasama seluruh pejabat dan pegawai pemkot serta dukungan masyarakat. Terima kasih atas dukungan semua pihak termasuk Muspida atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD),” ucap Syaharie Jaang.(hms2)

Formulir Desain Batik Samarinda

Formulir Desain Batik by Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Samarinda

Perbaiki Predikat, Gelar Bimtek LAKIP

SAMARINDA–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi RI, menilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2012 pada predikat ’C’ dengan bobot nilai 41,21.

Oleh sebab itu dalam upaya lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, Selasa (23/04) kemarin, dilakukan bimbingan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) bagi jajaran SKPD di ruang Utama Balaikota.

Sekretaris Kota Samarinda Zulfakar Noor ketika membuka kegiatan menilai pemahaman tentang LAKIP sangat perlu, karena data tersebut umpan balik LPJ Walikota, disamping juga dasar untuk menyusun rencana kinerja berikutnya.

”Balajar dari predikat kemarin tentunya kita menginginkan ada peningkatan paling tidak bisa menjadi’CC’ dengan nilai 51,” pintanya.

Selain itu, dia mengakui diukur dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja, Pemkot Samarinda sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana bobot nilai diperoleh mencapai 28,27.

Sementara, Deputi Bidang Akuntabilitas, Devi Ananta yang hadir sebagai nara sumber dalam kesempatan itu menguraikan dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan pagi itu ada lima komponen yang dinilai diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

”Penilaian ini tidak ditentukan pada level kota saja tapi mencakup seluruh SKPD dengan perbandingan nilai 50:50, untuk kemudian diakumulasi menjadi komponen penilaian manajemen kinerja Pemerintah Kota Samarinda secara menyeluruh” sebutnya. (Hms3).

Dukung Terbentuknya Kaltara dan Mahakam Ulu

JAKARTA-Walikota Samarinda H Syaharie Jaang mengakui sangat bahagia serta ikut mendukung dengan terbentuknya Provinsi baru Kalimantan Utara serta Kabupaten Mahakam Ulu yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu diutarakan Walikota usai menghadiri Pelantikan Pj Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Pj Bupati Mahakam Ulu Muhammad Safri Ruslan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (22/04) lalu di Jakarta.

Ia menilai pembentukan daerah pemekaran tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini mungkin masih dianggap susah dalam berurusan di daerah induk sebelumnya.

“Tentunya kita sangat menginginkan selain mempermudah pelayanan tadi, yang paling utama juga peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya bisa dirasakan melalui dorongan ekonomi,” ucapnya.

Karena dengan dijadikanya daerah otonom maka tentunya daerah lebih mempunyai power untuk mengurus daerah yang tidak terjangkau sebelumnya dengan lebih maksimal. Oleh karena itu lanjutnya perlu dilakukan penguatan kelembagaan salah satunya dengan pemekaran tadi.

Khusus untuk Mahakam Ulu,  ia sangat berharap kepada Kabupaten yang Pj Bupatinya adalah saudara kandungnya, agar bisa membuka isolasi serta peningkatan pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat diinginkan masyarakat setempat.

”Sehingga kedepannya pemerataan dalam pembangunan daerah yang terisolir bisa terwujud selain dengan intens melaksanakan program yang menyentuh kepada masyarakat.” urainya.

Karena sebagai putra daerah yang pernah terlahir di daerah tersebut, tentunya Syaharie pernah merasakan perhatian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan yang masih minim.

”Sehingga dengan dibentuknya Kabupaten Mahakam Ulu setidaknya apa yang diinginkan warga disana bisa terakomodir.” jelasnya. HMS