Samarinda Perangi Kasus Bansos dan Hibah

**Zulfakar: Motto Kita, Mencegah daripada Menindak
 

SAMARINDA—Jajaran Pemkot Samarinda bertekad memerangi kasus bansos dan hibah di Samarinda dengan mengeleminir pelanggaran sebagai wujud nyata pemberantasan korupsi melalui kegiatan sosialisasi Tata Cara Pertanggungjawaban dana hibah dan bansos bersama BPKP RI Perwakilan Kaltim.
“Sosialisasi bagi para penerima dana hibah dan bansos kerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI perwakilan Kaltim hari ini (kemarin, red) sangat efektif sekali. Karena ini bagian dari edukasi, berupa pencerahan dan pemberian pemahaman. Sebab banyak juga kasus-kasus yang membelit para penerima dan penyelenggara akibat tt ketidaktahuan mereka,” ucap Sekretaris kota Samarinda H Zulfakar Noor ketika mewakili wali kota membuka sosialisasi di ruang utama Balaikota, Kamis (12/9).
Oleh karena itu, sebutnya, sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari BPKP itu tidak hanya menghadirkan masyarakat luas sebagai penerima, namun juga aparatur selaku penyelenggara sehingga peluang untuk membuat kesalahan bisa dieliminir melalui sosialisasi ini.
"Jali lebih penting mencegah, daripada menindak. Inilah motto kita dalam menekan terjadi kesalahan yang bisa berdampak masalah hukum di kemudian hari," tandas ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT) Samarinda ini.
Sebab, katanya, karena ketidakmengertian dan ketidaktahuan para penerima bansos/hibah dan aparatur penyelenggara berefek terhadap peluang terjadinya kesalahan. Maka, lanjut Zulfakar, perlunya bersikap hati-hati dan preventif supaya bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kalau ada potensi kesalahan, jangan dipaksa-paksakan. Sebab, penerima dan pemberi sama-sama salah dan menanggung dampak hukumnya," pesannya.
Sebelumnya kepala BPKP RI Perwakilan Kaltim Bambang Wahyudi Basuki menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot Samarinda yang telah memfasilitasi ini. "Kita akan memberikan pencerahan dan pemahaman terkait pertanggungjawaban dana hibah dan bansos kepada masyarakat dan birokrasi," ucapnya.
Dikatakannya, bukan hanya kepada masyarakat dan jajaran pemerintah dalam hal memerangi korupsi, dalam waktu dekat BPKP juga akan juga memberikan yang sama dalam memberantas korupsi kepada para mahasiswa di Unmul.(hms2)