Jaang Evaluasi Kepala SKPD

**Terbiasa Susah, Tak Jadikan Pejabat sebagai ATM

SAMARINDA—Angin tak segar dihembuskan wali kota Samarinda H Syaharie Jaang terhadap kekecewaannya kepada beberapa kepala SKPD hingga tenaga ahli yang direkrutnya karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukungnya di roda pemerintahan yang dipimpin bersama wakil wali kota Samarinda H Nusyirwan Ismail.

“Saya sudah menugaskan kepada Wawali dan meneruskannya kepada Sekda supaya dibentuk tim untuk mengevaluasi kepala-kepala SKPD kinerjanya jalan di tempat, kurang respon, lambat bertindak, sementara kita sebagai pengayom masyarakat dituntut terus terusan memberikan pelayanan dan mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat,” ucap Syaharie Jaang kepada media ini ketika meninjau Bendungan Benanga, Jumat (1/2 ).

Ini tidak lanjut, Syaharie, ketika sesuatu hal yang disampaikannya, apakah dipanggil langsung maupun di suatu kegiatan, semestinya sehari atau dua hari sudah ada telahaan yang masuk kepadanya.

“Syukur-syukur ada telahaan stafnya, terkadang ada yang lupa. Jawabnya iya iya terus, tapi hasil tidak ada. Karena dia lupa atau sengaja, wali kota juga lupa, pas sudah ada masalah, barulah kita kelimpungan. Namanya wali kota, bukan satu masalah saja diurus. Disinilah fungsinya kepala SKPD maupun tenaga ahli dan staf ahli,” tegasnya.

Syaharie menginginkan kepala SKPD yang bisa menterjemahkan apa yang dimaunya untuk pembangunan di Samarinda yang tiap hari berkejar-kejaran dengan lajunya pertumbuhan pendudukan dengan diiringi berbagai persoalan pula.

“Begitu juga tenaga ahli wali kota, seharusnya dia melaporkan apa-apa yang dikerjakannya. Saya masih ingat, waktu usai dilantik, saya bersama wawali mengumpulkan semua pejabat menyampaikan visi misi Pemkot. Harapan, semua pejabat termasuk tenaga ahli yang direkrut bisa membantu kami, tidak menutup kemungkinan saya akan menarik tenaga ahli dari luar untuk membantu saya,” ucapnya.

Termasuk kepala SKPD yang tidak mendukungnya, lanjutnya, nasibnya berdasarkan hasil evaluasi dari tim yang dibentuk wawali dan Sekda.

Bahkan bebernya, ada juga pejabat yang menjual-jual nama wali kota kepada staf pejabat tadi di salah satu SKPD, dengan alasan menyetor ke wali kota. “Pejabat yang menjual nama saya itu, pintar jua akalnya dengan ngomong, memang jadi wali kota gratis,” tandasnya.

“Pejabat-pejabat yang seperti ini juga akan menjadi evaluasi, karena saya juga memiliki intelejen-intelejen yang menyebar di SKPD-SKPD, untuk memberikan laporan-laporan kepada saya. Jadi saya ingatkan supaya tidak menjual-jual nama wali kota, jangan mentang-mentang dekat dengan wali kota, lantas menjual-jual nama wali kota untuk keuntungannya,” tegas Syaharie lagi.

Ia menegaskan tidak menjadikan pejabat sebagai ATM-nya, sehingga jika ada pejabat yang menjual-jual namanya supaya segera melaporkan kepadanya.

“Tidak ada wali kota membuat kepada SKPD maupun BUMD jadi ATM. Jangan percaya, tapi kalau wali kota meminta pejabat untuk berbagi rejeki membantu membangun rumah ibadah maupun majelis taklim, itu ada. Itu pun pejabat yang ada rejeki lebih,” imbuhnya.

Berbicara masalah jual menjual nama wali kota, diakuinya tidak sedikit pula kalangan swasta yang tertipu dengan mentransfer sejumlah uang kepada oknum yang mengaku wali kota.

“Apalagi mendekati musim lelang proyek, ada oknum yang memanfaatkan moment ini dengan mengaku wali kota dan menjanjikan proyek kepada si pemborong. Saya ingatkan kepada pemborong atau swasta lainnya, supaya tidak percaya dan segera kroscek langsung ke saya atau ajudan. Jangan seperti sebelumnya, setelah ditransfer, baru ngomong ke saya,” pesan wali kota  mengakhiri.(hms2)