Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau menilai
Kota Samarinda memiliki prestasi tersendiri dalam pelaksanaan program e-KTP.
Menurut mereka dapat diukur dari jumlah
penduduk Kota Samarinda dengan angka wajib KTP mencapai 75 % dari jumlah
penduduk delapan ratus ribu jiwa lebih
yang pada saat ini sudah melakukan perekaman mencapai 95 %.
Hal ini terungkap dalam kunjungan silaturahmi jajaran Dinas Catatan Sipil
dan Kependudukan Kabupaten Bengkalis bersama dengan para Camat dan operator
pelaksana program e-KTP daerah setempat ke Pemerintah Kota Samarinda, Jumat
(7/12) di Balaikota.
Tak hanya itu, prestasi lainnya pelaksanaan e-KTP penganggaran di Dinas
Catatan Sipil hanya berkisar Rp 1,1 M. Sementara di wilayah mereka yang anggarannya
mencapai Rp 5 M dengan jumlah penduduk hanya lebih kurang setengah dari penduduk Kota Samarinda, proses
perekaman baru mencapai 80 %.
Untuk itu mereka banyak bertanya tentang bagaimana teknis pelaksanaannya
termasuk bagaimana mekanisme pembuatan akte kelahiran, khususnya terhadap warga
yang berada di kawasan kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan atau kantor
capil.
Tidak hanya itu untuk melihat lebih dekat kegiatannya rombongan yang
berjumlah 75 orang ini menyempatkan diri melihat langsung aktifitas pelayanan
pada Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda pada hari tersebut.
”Karena sesuai tujuan kedatangan kami yaitu sebagai sarana study komperatif
para petugas administrasi operator e-KTP/SIAK bidang kependudukan pencatatan
sipil ke wilayah percontohan yang telah berhasil melaksanakan SIAK, dalam hal
ini Kota Samarinda,” tutur wakil ketua DPRD Bengkalis Hidayat selaku ketua
rombongan. Menanggapi keingintahuan para
tamunya ini, Kepala Dinas Capil dan Kependudukan Samarinda Joni Bachtiar
menjelaskan salah satunya adalah dengan menempatkan jumlah operator sesuai
dengan jumlah pendudukan masing-masing kecamatan.
”Misalkan Kecamatan Palaran dengan jumlah warga 56 ribu jiwa, operator yang
ditugaskan di wilayah tersebut sebanyak 4 orang,” sebut Joni.
Ia juga mengakui dalam kegiatan tersebut selain alokasi APBD Kota Samarinda
pihaknya juga mendapat kucuran dari APBD Provinsi.
”Mungkin yang menjadi salah satu dasar pertimbangan jumlah alokasi anggaran
bagi kami adalah wilayah kecamatan di Kota Samarinda yang tidak terlalu
berjauhan,” katanya.
Dan untuk administrasi kependudukan layanan
publik ini diakui Joni pula memang Samarinda pernah meraih peringkat 2 dari 22
propinsi yang telah dinilai oleh KPK.(hms3)
