Pemkot Samarinda Gelar Bimtek SOP

SAMARINDA – Untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis, maka Senin (06/05) kemarin dilakukan Bimtek tentang SOP, Khusus bagi pegawai dilingkungan Pemkot Samarinda. Pelaksanaan Bimtek ini sendiri mengacu kepada Permen PAN dan Riformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012, tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan, Kata Asisten IV Pemkot Samarinda saat membuka Bimbingan Teknis tersebut di Balaikota. Dalam arahannya dia menjelaskan dengan adanya standar operasi prosedur tadi, maka tentunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, disamping juga untuk menghindari segala bentuk penyimpangan.” Kalaupun terjadi penyimpangan, pastinya ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat”.Ungkap Burhan. Bimtek ini sendiri diikuti sedikitnya 55 orang peserta terdiri dari perwakilan RSUD IA Moeis, PDAM, unsur kecamatan, kelurahan, puskesmas, badan pelayanan perijinan dan beberapa staf sekretariat. Burhan menambahkan apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan SOP, maka secara bertahap menurut dia kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Untuk itu ia memandang penting bimbingan teknis ini diberikan kepada jajaran Pemkot untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada SKPD layanan publik. ”Terutama untuk memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun mengembangkan dan mengevaluasi SOP administrasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan” sebutnya. Sementara, Kepala PKP2A III LAN Meliana, ketika diminta sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengharapkan kepada semua instansi baik pusat maupun daerah untuk segera menyusun SOP dengan berpedoman pada PermenPAn tersebut. ”Dalam hal ini mau tidak mau setiap SKPD harus melakukannya,”Kata Meliana. Prinsip penyusunannya menurut Meli diantaranya meliputi aspek kemudahan dan kejelasan, efesiensi efektifitas, dinamis dan memiliki kepastian hukum. ”Kata kunci penyusunan SOP adalah mencatat apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicatat.”pesan Meli. (Hms3)