Sepekan, Terima 2 Kunjungan Kerja

SAMARINDA–Kota Samarinda masih terus menjadi primadona dalam rujukan sebagai pembelajaran bagi pemerintah kabupaten/kota maupun DPRD kabupaten/kota luar. Kali ini, dalam sepekan menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD kota Magelang dan DPRD Maluku Tenggara.

Komisi C DPRD Kota Magelang disertai unsur eksekutif jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, DKP, PU, Dishub, BLH, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perpustakaan berkunjung lebih dulu, Rabu (6/3).

Mereka diterima oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi M.Yamin di ruang rapat Wakil Walikota. ”Walaupun dari sisi kemampuan anggaran, luas wilayah dan jumlah penduduk  Magelang masih jauh berada di bawah Kota Samarinda, namun kami memandang tepat untuk menggali informasi disini,” ungkap wakil ketua Komisi C H Ali Imron selaku pimpinan rombongan.

Kemudian dalam kesempatan dialog sesuai bidang tugas komisi dan SKPD masing-masing, rombongan ini pun mempertanyakan banyak hal, diantaranya terkait dengan langkah apa yang telah dilakukan Pemkot Samarinda dalam upaya mempertahankan rumah-rumah kuno, rumah adat atau benda pusaka sebagai cagar budaya dan apa dasar hukumnya.

Kemudian apa kompensasi pemerintah terhadap cagar budaya dimaksud. Sedangkan dalam bidang keolahragaan, anggota rombongan yang diwakili masing-masing kepala SKPD ini sempat pula mempertanyakan apakah di kota Samarinda ada menganggarkan dana khusus untuk kegiatan kepemudaan.

Pada bidang PU, sarana jalanpun sempat menjadi perhatian terkait bagaimana koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah propinsi maupun negara dalam kewenangan pemeliharaan sesuai status jalan masing-masing.

Begitu pula DPRD Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kunjungan komperasi ke Pemkot Samarinda, Jumat (8/3). Kedatangan rombongan sejumlah 13 orang ini kembalki diterima M Yamin di ruang rapat wakil walikota, didampingi sejumlah pejabat SKPD terkait dalam hal ini bidang pendidikan dan pertanian.

Pertanyaan yang mencuat pada seputar bidang pertanian dalam hal ini adalah bagaimana langkah Pemkot dalam melakukan kegiatan pertanian agar dapat tetap menjamin kebutuhan dan ketersediaan komoditi tersebut, mengingat lahan daerah ini relatif tinggi dengan kegiatan tambang batubara.

Sementara pada bidang pendidikan yang menarik bagi rombongan tamu ini adalah terkait  Program gratis yang sudah dari beberapa tahun yang lalu dilaksanakan. Masalahnya menurut juru bicara tamu Abdul Ghani,  di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri 60% sekolah dikelola swasta dan asing, yang kebanyakan merupakan program CSR dari perusahaan di sana.

Untuk itu mereka ingin tahu lebih jelas bagaimana mekanisme pembiayan dan penyaluran BOSDA yang diberikan pemerintah untuk SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Tepian ini. 

Menjawab hal ini Yamin menyebut selain bersumber dari alokasi APBD Kota sendiri Pemkot mendapat pula suntikan dana yang cukup besar untuk bantuan operasional sekolah termasuk insentif guru baik yang sudah PNS maupun yang berstatus PTTB atau PTTH.(hms3/6)