Jaang: Ada Prosedurnya Keluar Kota

**Kepala SKPD hingga Perusda Tandatangani Penetapan Kinerja

SAMARINDA—Walaupun sebagai orang nomor satu di kota Samarinda, lantas untuk berpergian keluar kota tidak sekehendak hati, namun harus ada ada prosedurnya. Apalagi baik wali kota maupun wakil wali kota merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat.

”Tidak sembarang keluar kota, apalagi keluar negeri. Untuk keluar kota, saya harus izin dulu ke Gubernur. Bagi di internal, saya melapor ke Wawali. Mengapa saya harus lapor, supaya ada kesinambungan di pemerintahan dan saya satu paket dengan wawali. Makanya saat penandatangan penetapan kinerja pagi ini, saya minta didampingi wawali,” ungkap wali kota Samarinda H Syaharie Jaang saat memberikan sambutan pada Apel Pagi yang dirangkai dengan penandatanganan Penetapan Kinerja Tahun 2013 di halaman Parkir Balaikota, Rabu (13/3).

Menurutnya hal tadi penting disampaikannya kepada jajarannya saat apel kemaren, berkaitan dengan adanya pemberitaan di salah satu media lokal yang menyoal keberangkatannya ke luar kota dengan nara sumber Carolus Tuah selaku pengamat.

”Begitu juga kalau luar negeri, kalau 1 minggu keluar, saya izin sama Gubernur. Dan kalau lebih 1 minggu, izinnya ke Mendagri. Saya sudah sampaikan ke Wawali dan Sekda, termasuk pak Syamsul (Kabag Pemerintahan) supaya memproses izin saya,” terang wali kota.

Termasuk juga kepala dinas, sebutnya harus izin dengan Sekda atau wawali, minimal melalui SMS supaya kesinambungan tetap berjalan. ”Saya doakan saudara Carolus Tuah diberikan kesehatan,” tutur Syaharie.

Terkait penandatanganan penetapan kinerja, sebutnya merupakan implementasi dari Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Ia menyebut apa yang dilakukan ini merupakan langkah awal seluruh SKPD dalam upaya mewujudkan janji untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang efektif, transfaran, akuntabel yang berorientasi pada hasil kerja selama 1 tahun.

Berbagai indikator dan target didalamnya menurutnya lagi telah diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2011-2015.

”Semua akan dilaksanakan sekaligus dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai hasil penilaian kinerja kita masing-masing,” katanya.

Penetapan kinerja ini pula disebut Walikota bukan hanya kepada pimpinan SKPD, tetapi harus ditindak lanjuti secara berjenjang seluruh pejabat eselon sehingga bisa menjadi lebih terukur, sesuai dengan indikator dan target  yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai ini semua Syaharie meminta kepada jajarannya khususnya SKPD terkait untuk saling koordinasi.

”Satu sama lain bisa saling mengontrol dan mengingatkan, tingkatkan kepekaan dan peduli terhadap tuntutan masyarakat, sehingga dalam penyusunan penetapan kinerja selanjutnya bisa lebih kogkret dan berorientasi pada kesejahteraan,”tandasnya.(hms2/3)