SAMARINDA–Menindaklanjuti hasil survei
integritas sektor publik tahun 2012 di lingkungan lembaga Pemkot Samarinda oleh
KPK, Selasa (8/1) dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh SKPD, BUMD termasuk jajaran Kementrian Agama hingga
Keimigrasian.
“Tujuan dilakukannya pertemuan ini
sebagai salah satu bukti komitmen kita bersama dalam rangka percepatan
pemberantasan korupsi,” demikian Sekda Kota Samarinda H Zulfakar Noor dalam
pertemuan tersebut.
Ia
juga menambahkan dalam upaya ini bukanlah ranking yang menjadi tujuan utama,
melainkan bagaimana menumbuhkan kesadaran yang lebih baik bagi jajaran pemkot
dalam meberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil survei tahun 2012 ini sendiri
dikatakan lagi Zulfakar, Samarinda hanya mampu menduduki peringkat 26 dari 60 kabupaten/kota
yang disurvei.
“Padahal pada tahun 2011 skor integritas Kota Samarinda berada pada
peringkat 15 dari jumlah objek survei yang sama,” katanya.
Untuk itu kepada seluruh SKPD Sekda sangat berharap adanya komitmen kuat
dalam mendukung terwujudnya kondisi pelayanan publik kearah yang lebih baik
dimasa mendatang.
Sesuai rekomendasi dari KPK bahwa sebagai salah satu bentuk aplikasi
pencegahan tindak korupsi ini dengan meminimalkan sentuhan langsung petugas
layanan dengan, ia berharap agar hal tersebut dapat diterapkan.
Karena bila bicara penilaian ujarnya setiap tahun ada dimana priode masa
penilaian yang akan dilakukan oleh KPK, dan kapan tepatnya itu merupakan
rahasia. ”Oleh karenanya perlu kesiapan yang memang merupakan kesadaran mendasar semua jajaran dalam melaksanakan
rencana aksi pencegahan korupsi ini,”tandasnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pimtu
(BP2TSP) Akhmad Indra Hadi menyebut sentuhan langsung petugas dengan masyarakat
oleh pihaknya sejauh ini memang telah diterapkan melalui pelayanan dengan
sistem IT. Demikian pula dengan layout ruang layanan ia menyebut telah
dirancang senyaman mungkin dan transparan. ”Bahkan pada tahun 2013 ini kami
telah merencanakan sistem jemput bola untuk layanan IMB melalui kerjasama
dengan pihak kecamatan dan kelurahan,” akunya. (Hms3).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar