Dalam
percepatan pencapaian tujuan pembangunan khususnya berkaiatn dengan upaya
penanggulangan kemiskinan, Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail menekankan
perlunya pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran yang perlu dipertajam khusus
lagi berkaitan dengan kegiatan PNPM .
Hal
ini dikatakannya ketika membuka kegiatan Lokakarya review program nasional
pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan penanggulangan kemiskinan
di Samarinda Senin (29/10) di Balaikota.
“PNPM
akan sukses dan berkualitas bila didukung partisifasi masyarakat dalam jumlah
banyak,” ungkap Nusyirwan.
Ia
menambahkan dalam prosesnya PNPM perlu dikelola bukan hanya diberi begitu saja,
untuk itu disinilah perlunya pengawalan yang baik aparat kelurahan maupun
kecamatan dalam merubah pola pelaksanaan PNPM yang tidak selalu terpaku hanya
pada kebiasaan menerimaa bantuan tapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat.
“PNPM
jangan hanya diukur dari bantuannya,
melainkan perlu dilihat bagaimana pemberdayaannya,” tegasnya.
Dalam
hal ini menurut Nusyirwan tidak perlu terlalu banyak program, tapi bagaimana agar
bisa tepat sasaran. Untuk itu pula ia menyambut baik dilaksanakannya evaluasi
pelaksanaan PNPM kali ini sebagai sarana rancangan strategi pendampingan dari
stakeholder terhadap PNPM.
Sehingga
dengan demikian menurutnya peningkatan perekonomian masyarakat Kota Samarinda
yang dari waktu ke waktu belakangan telah menunjukan perbaikan ini dapat terus
semakin membaik.
“Hal
ini dapat dilihat dari jumlah RTS penerima bantuan yang telah menunjukan
penurunan angka dari 6,7 % menjadi 2,1% namun demikian pertumbuhan penduduk
yang cukup tinggi di Kota Samarinda ini perlu juga kita waspadai,” pesannya.
Sesuai
tujuan lokakarya yaitu untuk mendapat gambaran dukungan dan komitmen stakeholder
terhadap PNPM, sejumlah SKPD hingga perbankan, PKK dan pihak-pihak lain terkait
hadir diacara ini.
“Peserta
lokakarya yang akan berlangsung sehari ini lebih kurang 178 orang,” jelas ketua
panitia H Akhmad Hidayat. Selain unsur Pemkot ada pula nara sumber dari unsur
Pemerintah Provinsi.(Hms3).
