Wali Kota Hadiri RKP 2013

JAKARTA-- "Indonesia Bisa lebih Baik Lagi" itulah tema yang diusung dalam Rapat Kerja Pemeritah (RKP) 2013 yang dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center, (28/1) kemarin, yang juga diikuti 1.666 peserta rapat lainnya terdiri anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan KPK), dan lainnya.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pada upaya pemberantasan korupsi yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk dilaksanakan.
Dikatakannya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan dan mampu memberikan dampak positif dari masyarakat.

“Yang kita perlukan adalah tindakan nyata. Jika hanya sejauh retorika, maka sebenarnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri hanya berjalan di tempat,” tegasnya.
Walikota Samarinda Syaharie Jaang usai mengikuti RKP Tahun 2013 mengatakan nantinya hasil rapat akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan sepanjang tahun 2013 sehingga perlu persiapan yang baik dan matang.

“Karena itu, diperlukan sasaran, ukuran atau tolak ukur dan dan strategi pencapaian program pembangunan, khususnya dalam hal ini pemerintah kota samarinda. Dengan demikian semua pihak di SKPD Pemkot Samarinda bertanggung jawab atas pencapaian agenda kerja  yang telah disusun,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikannya upaya pemberantasan korupsi juga menjadi fokus Pemkot Samarinda sebagaimana instruksi presiden dalam RKP 2013.

Dikatakannya ada dua hal penting yang masih dilihat sebagai celah dalam terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu sistem pengawasan dan monitoring masih memberikan ruang,sebenarnya,untuk sebuah terjadinya tindak pidana korupsi sehingga pencegahan masih harus dilaksanakan secara lebih gigih dan efektif.

“Saya berharap semua jajaran penegak hukum, dan institusi pengawas seperti Inspektorat Wilayah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam  melihat wilayah yang rawan akan korupsi itu. Para kepala SKPD juga harus mampu bekerja dengan baik demi kepentingan masyarakat sebagai pemilik mandat pemerintahan,” pungkasnya. (HMS4).