Pelaksanaan Musyawarah Kota Korps
Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Badan Pembina Olah Raga (Bapor) Korpri
Kota Samarinda untuk pemilihan formatur dan menyusun program kerja, sangat
disayangkan dari pertemuan yang seharusnya menghasilkan keputusan tersebut
sebagian besar hanya dihadiri para perwakilan kepala SKPD, Camat atau
Kepala bagian sebagaimana yang diharapkan.
”Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada
yang hadir untuk mewakili, ketidakhadiran kepala SKPD, camat dan kepala bagian
ini tentu akan menjadi catatan kami,” ungkap Sekkot Zulfakar serius ketika
membuka kegiatan yang berlangsung di ruang utama Balaikota, Kamis (20/12).
Bagaimana tidak, lanjutnya lagi, pertemuan
untuk menyusun program kerja dalam hal ini membuat kebijakan demi
peningkatan kesejahteraan anggota Korpri itu sendiri ternyata kurang mendapat
perhatian dari para pejabat berwenang.
”Padahal justru masalah tersebut yang akan
dibahas agar bagaimana Korpri ini dapat lebih memberi makna bagi anggotanya
baik bagi yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas,” timpalnya.
Namun demikian ia tetap memberi semangat
agar eksistensi Korpri akan dapat lebih ditingkatkatkan di waktu-waktu
mendatang. Terlebih bila nantinya sudah terbentuk susunan kepengurusan.
”Karena sesuai fungsinya kepengurusan
Korpri adalah untuk mewadahi kepentingan pegawai maka dengan adanya pembentukan
formasi akan lebih membangun solideritas sesama anggota,” tandasnya.
Berdasarkan rencana menurut ketua pelaksana
Syarifudin tujuan muskot ini untuk melengkapi struktur organisasi Korpri Kota
Samarinda yang sejauh ini memeng belum terbentuk. Selain adapula rencana
penyusunan program kerja terkait LKBH dan peningkatakan kesejahteraan anggota.
”Dalam hal peningkatan kesejahteraan ini
salah satu dasarnya adalah hasil studi banding dewan pengurus Korpri belum lama
ini ke Kabupaten Indramayu dimana dalam pengelolaannya daerah setempat mampu
memberikan berbagai bentuk bantuan/santunan kepada anggota dengan jumlah yang
relatif cukup besar,” bebernya.
Dimana sebutnya sumber dananya berasal dari
iuran anggota, hal inilah yang ingin dibahas bersama agar keberadaan Korpri
tidak saja untuk mendukung program pemerintah melainkan sekaligus pula dapat
memberi kesejahteraan bagi anggotanya,” tandas Syarifudin.(hms3)
