Hadir dalam penandatanganan tersebut Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar, Ketua
Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak.
Menurut Syaharie, sebenarnya penandatangan fakta
integritas bagi pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda sendiri sudah berjalan
sejak kepemimpinannya bersama Wawali Nusyirwan Ismail. Penandatangan ini sudah
dilakukan bersama BPK maupun KPK .”Karena ini sebagai bentuk janji dan
komitmen dalam melaksanakan tugas,tanggung jawab dan wewenang sesuai peraturan
perundang-undangan dan kesanggupan kita untuk tidak melakukan korupsi, kolusi
dan nepotisme,” ucapnya.
Kendati pihaknya sudah berapa kali menandatangani
dokumen tetapi tanpa suatu komitmen dan niat yang tulus, maka pencanangan yang
diharapkan selama ini tidak berarti apa-apa.
”Untuk itu setiap acara penandatangan fakta
integritas seperti yang dilakukan hari ini, saya sangat berharap jangan hanya
sebagai acara seremonial saja, melainkan implementasi penerapan juga bisa
dilakukan di lapangan,” urainya.
Syahari juga menambahkan saat ini Pemkot telah
menyiapkan strategis khusus agar penerapan zona bebas korupsi bisa terus
berjalan di pemerintahannya .
Salah satu bukti nyata Pemkot Samarinda pernah
mendapat ranking ke dua nasional dalam hal pelayanan publik. Selain itu
ditunjuknya kota Samarinda oleh KPK untuk menggelar acara “KPK Integrity Fair”
di GOR Segiri beberapa waktu lalu merupakan sebuah keseriusan Samarinda
dalam menyosialisasikan
dan memberikan pemahaman serta menciptakan nilai-nilai integritas untuk selalu
mengimplementasikan budaya anti korupsi di kota Tepian.
Terpisah,
Menpan RB Azwar Abubakar dalam kesempatan itu dalam arahannya mengatakan
penandatangan pencanangan zona integritas yang dilakukan pagi itu tergolong istimewa
dan terbanyak. Mengingat penandatangan tersebut tidak hanya berlaku bagi
kepala daerah di 13 kabupaten kota di Kaltim, melainkan berlaku juga bagi
kalangan eksekulif, yudikatif dan legislatif. ”Semoga pencanangan pembangunan
zona integrasi yang kita lakukan pagi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi
lain di Indonesia,” pinta Azwar. HMS5
